Pembinaan akhlak dan moral dalam dunia pendidikan menjadi fokus
terpenting pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa
apabila terpilih pada Pilpres 9 Juli mendatang. Dengan akhlak yang mulia
dan sikap terpuji dinilai mampu memperkuat wawasan kebangsaan
Indonesia.
"Kita perlu memperkuat adanya pembinaan murid untuk memperbaiki
masalah moral dan sikap. Budi pekerti dan wawasan kebangsaan perlu
dibentuk sejak dini seperti di sekolah dasar," ucap Direktur Strategi
Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Rully Chairul Azwar di Jakarta, Minggu
(8/6/2014).
Wakil ketua komisi DPR RI yang membidangi pendidikan ini menambahkan,
untuk sekolah dasar setidaknya 80 persen kurikulumnya diisi mengenai
budi pekerti, ahklak, dan moral. Sedangkan untuk keilmuan sekitar 20
persen. Sebab, tingkat dasar merupakan waktu yang tepat untuk membentuk
karakter murid.
"Untuk SD 80 persen kurikulum karakter, 20 persen ilmu. SMP barulah
pendidikan keilmuan dan budi pekerti berimbang. Tapi tetap saja misalnya
dia guru matematika tak lupa untuk menyampaikan materi tentang akhlak,"
ujarnya.
Tak hanya murid, kata dia, guru pun harus mendapat pelatihan kembali
mengenai pembentukan kembali. Sebab, para tenaga pengajar itu harus
paham bagaimana mengajarkan ilmu dan membentuk karakter anak didik.
"Guru ditraining lagi. Ini demi meningkatkan mutu pendidikan karakter dalam kurikulum baru," ujarnya.
Selain itu, dalam agenda prioritas Prabowo-Hatta, dia menjamin warga
tidak mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga wajib belajar 12
tahun. Bahkan, pihaknya akan meningkatkan subisidi bagi perguruan negeri
tinggi untuk memperbesar akses warga miskin agar memperoleh pendidikan
tinggi.
"Banyak kalangan tidak mampu harus diberikan subsidi untuk bersekalah
SD, SMP dan SMA dengan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS
mesti ditinjau lagi karena memang saat ini semakin tergerus inflasi.
Perlu ada penyesuaian bagi di daerah yang memang tingkat kemahalannya
tinggi," tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya pun akan memberikan ruang selebar-lebarnya
bagi para pelajar yang tidak mampu untuk bisa memilih studi teknik
dengan memperbanyak kampus poiteknik. Alasannya, Indonesia harus segera
menyiapkan diri menghadapi era globalisasi dan ekonomi terbuka.
"Sekolah tinggi bermutu seperti institut dan politeknik akan
diperluas jumlahnya. Fasilitas pendidikan ini disiapkan untuk menghadapi
era globalisasi," ujar Politisi Partai Golkar ini.
Terkait polemik keberadaan ujian nasional sebagai standar pendidikan
Indonesia, menurut dia, haruslah tetap ada. Namun, ia menyarankan, agar
nilai UN jangan dijadikan satu-satunya penentu kelulusan murid.
"Pendidikan dari Sabang sampai Marauke perlulah ada standar dengan
cara UN. Jangan sampai nilai 7 disana berbeda dengan disini. Namun,
nilai UN digunakan hanya 40 persen sebagai faktor kelulisan sisanya
berdasarkan nilai sekolahnya," tuturnya. (Miradin Syahbana
Rizky/A-89)***