Pembinaan akhlak dan moral dalam dunia pendidikan menjadi fokus terpenting pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa apabila terpilih pada Pilpres 9 Juli mendatang. Dengan akhlak yang mulia dan sikap terpuji dinilai mampu memperkuat wawasan kebangsaan Indonesia."Kita perlu memperkuat adanya pembinaan murid untuk memperbaiki masalah moral dan sikap. Budi pekerti dan wawasan kebangsaan perlu dibentuk sejak dini seperti di sekolah dasar," ucap Direktur Strategi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta Rully Chairul Azwar di Jakarta, Minggu (8/6/2014).
Wakil ketua komisi DPR RI yang membidangi pendidikan ini menambahkan, untuk sekolah dasar setidaknya 80 persen kurikulumnya diisi mengenai budi pekerti, ahklak, dan moral. Sedangkan untuk keilmuan sekitar 20 persen. Sebab, tingkat dasar merupakan waktu yang tepat untuk membentuk karakter murid.
"Untuk SD 80 persen kurikulum karakter, 20 persen ilmu. SMP barulah pendidikan keilmuan dan budi pekerti berimbang. Tapi tetap saja misalnya dia guru matematika tak lupa untuk menyampaikan materi tentang akhlak," ujarnya.
Tak hanya murid, kata dia, guru pun harus mendapat pelatihan kembali mengenai pembentukan kembali. Sebab, para tenaga pengajar itu harus paham bagaimana mengajarkan ilmu dan membentuk karakter anak didik.
"Guru ditraining lagi. Ini demi meningkatkan mutu pendidikan karakter dalam kurikulum baru," ujarnya.
Selain itu, dalam agenda prioritas Prabowo-Hatta, dia menjamin warga tidak mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga wajib belajar 12 tahun. Bahkan, pihaknya akan meningkatkan subisidi bagi perguruan negeri tinggi untuk memperbesar akses warga miskin agar memperoleh pendidikan tinggi.
"Banyak kalangan tidak mampu harus diberikan subsidi untuk bersekalah SD, SMP dan SMA dengan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana BOS mesti ditinjau lagi karena memang saat ini semakin tergerus inflasi. Perlu ada penyesuaian bagi di daerah yang memang tingkat kemahalannya tinggi," tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya pun akan memberikan ruang selebar-lebarnya bagi para pelajar yang tidak mampu untuk bisa memilih studi teknik dengan memperbanyak kampus poiteknik. Alasannya, Indonesia harus segera menyiapkan diri menghadapi era globalisasi dan ekonomi terbuka.
"Sekolah tinggi bermutu seperti institut dan politeknik akan diperluas jumlahnya. Fasilitas pendidikan ini disiapkan untuk menghadapi era globalisasi," ujar Politisi Partai Golkar ini.
Terkait polemik keberadaan ujian nasional sebagai standar pendidikan Indonesia, menurut dia, haruslah tetap ada. Namun, ia menyarankan, agar nilai UN jangan dijadikan satu-satunya penentu kelulusan murid.
"Pendidikan dari Sabang sampai Marauke perlulah ada standar dengan cara UN. Jangan sampai nilai 7 disana berbeda dengan disini. Namun, nilai UN digunakan hanya 40 persen sebagai faktor kelulisan sisanya berdasarkan nilai sekolahnya," tuturnya. (Miradin Syahbana Rizky/A-89)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar